Setuju atau tidak, Ujian Nasional tetap akan dilaksanakan

Tak terasa Ujian Nasional (UN) hanya tinggal 3 hari lagi. Menjelang detik-detik UN, sebagian orang masih tetap disibukkan dengan perdebatan setuju atau tidak dengan pelaksanaan UN. Perdepatan ini selalu terjadi menjelang, hingga setelah pelaksanaannya. Berbagai kalangan ikut mempermasalahkan hal ini, mulai dari pakar, pengamat, kalangan guru dan masyarakat secara umum. Pro kontra ini selalu berlanjut dan akan menjadi trending topik dalam beberapa hari ke depan.

Sebenarnya saya juga bukan lah orang yang setuju dengan sistem kelulusan UN, namun tidak pula orang yang sangat anti dan menyalahkan pelaksanaan UN.Berbagai tulisan pun pernah saya posting terkait masalah ini, diantaranya : UN yang menakutkan, Sebuah pembuktian walaupun hanya untuk mereka yang suka ngegosip di kedai kopi , Antara UN dan liburan paket hemat . Terlepas sari setuju atau tidak, menurut saya yang melaksanakan UN adalah pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, mengapa pemerinta tetap bersikukuh melaksanakan UN? ini pasti didukung oleh hasil kajian matang para pakar pendidikan yang bertugas di Kemdikbud. Dan tidak logis rasanya kalau ada orang yang sangat tidak setuju dengan UN, padahal dia sendiri tidak berkompetensi dalam dunia pendidikan.

Terkadang saya juga risih mendengar para pakar yang sangat berkoar-koar menyalahkan UN, mungkin saja mereka tidak benar-benar memahami kebijakan ini sepenuhnya. Termasuk juga para pengamat, yang mungkin tidak benar-benar mengamati dengan baik.  Terkadang kita hanya terkesan menyalahkan berdasarkan pemikiran pribadi, tanpa pernah berpikir mengapa pemerintah tetap mempertahankan kebijakan ini. Terlebih lagi kalau ada guru yang sangat anti dengan pelaksanaan UN, mungkin saja mereka sendiri tidak menguasai SKL yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, yang merupakan kisi-kisi penulisan soal ujian. Lagi pula standar soal nya pun tingkat kesulitan yang tidak terlalu tinggi. Bagi guru-guru yang sering membahas soal UN ini pasti paham.

Terus bagaimana dengan pemerataan pendidikan antara kota dan daerah? sarana dan prasarana sekolah yg belum memadai? kualitas dan pemerataan guru di daerah terpencil? Hal ini lah yang selalu menjadi dasar bagi mereka yang  tidak setuju dengan pelaksanaan UN. Terkadang masyarakat terlalu takut dan cemas, sehingga timbullah isu-isu kecurangan UN yang tentunya menimbulkan masalah baru. Bukan hanya isu, tetapi pada pelaksanaan UN memang selalu terjadi masalah. Berbagai alasan menghalalkan kecurangan ini, namun berbagai pihakpun selalu saling tuding siapa yang bertanggung jawab.

Pemerintah tetap menjalankan program ini, walaupun selalu mendapat kritikan dari berbagai pihak. Terlebih lagi hasil UN ini selalu dijadikan pemerintah sebagai acuan keberhasilan pendidikan dan pemerataan kwalitas pendidikan. Jika saja hasil UN yang didapatkan adalah hasil kecurangan, ini tentunya menjadi lingkaran setan.  Bagaimana bisa pemerintah memperbaiki kebijakan, jika saja data yang mereka dapatkan tidak lah hasil yang sebenarnya. Bagaimana pula pemerintah tau daerah mana saja yang membutuhkan perhatian lebih jika saja nilai UN sekolah yang tidak ada guru lebih tinggi dari sekolah yang kelebihan guru.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan ini, salah satunya membuat soal dalam 20 paket yang berbeda. Dan tahun ini pemerintahpun menggunakan barcode pada lembar soal dan LJK untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang selalu terjadi. Mudah-mudahan sistem ini bisa menjamin agar pelaksanaan UN tidak lagi terjadi kecurangan. Semoga UN 2013 terlaksana dengan baik dan jujur. Apapun hasilnya, tentunya menjadi bahan evaluasi kita bersama.

UN HARUS JUJUR…….!!!